DEMOKRASI
NAMA : SEPTIANA AYU UTARI
KELAS : 2DB20
NPM : 36110470
BAB I
PENDAHULUAN
I.
LATAR BELAKANG
Demokrasi adalah suatu
bentuk pemerintahan politik yang
kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung)
atau melalui perwakilan (demokrasi
perwakilan). Istilah
ini berasal dari bahasa Yunani (dēmokratía)
"kekuasaan rakyat", yang
dibentuk dari kata (dêmos) "rakyat" dan (Kratos) "kekuasaan",
merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM
di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul
revolusi rakyat pada tahun 508 SM. Istilah
demokrasi diperkenalkan pertama kali olehAristoteles sebagai suatu
bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan
berada di tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai
"pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Hal ini berarti kekuasaan tertinggi
dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak,
kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan
pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.
Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan
sebagai respon kepada masyarakat umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat
mereka. Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak
melalui tirani, kediktatoran dan
pemerintahan otoriter lainnya dapat
dihindari. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat,
namun pada masa awal terbentuknya belum semua orang dapat mengemukakan pendapat
mereka melainkan hanya laki-laki saja. Sementara itu, wanita, budak,
orang asing dan penduduk yang orang tuanya bukan orang Athena tidak memiliki
hak untuk itu.
Di Indonesia, pergerakan nasional juga
mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan
anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk
masyarakat sosialis. BagiGus Dur, landasan
demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada
semua orang, dan berarti juga otonomi atau
kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan
apa yang dia inginkan. Masalah keadilan menjadi penting, dalam arti
setiap orang mempunyai hak untuk menentukan
sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan
peluang serta pertolongan untuk mencapai hal tersebut.
II.
TUJUAN
Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang
diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia.
Suatu pemerintahan demokrasi sebagai berikut :
Ø
Adanya keterlibatan
warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun
tidak langsung (perwakilan).
Ø
Adanya pengakuan,
penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
Ø
Adanya persamaan hak
bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
Ø
Adanya lembaga
peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hokum.
Ø
Adanya kebebasan dan
kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
Ø
Adanya pers (media
massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan
kebijakan pemerintah.
Ø
Adanya pemilihan umum
untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
BAB
2
ISI / PEMBAHASAN
Demokrasi langsung
Demokrasi langsung merupakan suatu
bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam
menentukan suatu keputusan. Dalam
sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu
kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik
yang terjadi. Sistem demokrasi
langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana
ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat
berkumpul untuk membahasnya. Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis
karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh
rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi
yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu
untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.
Demokrasi
perwakilan
Dalam demokrasi perwakilan, seluruh
rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan
mengambil keputusan bagi mereka.
Demokrasi adalah bentuk
pemerintahan yang mahal. Propaganda partai dan sering mengunjungi pemilihan
membutuhkan pengeluaran yang besar. sebagai contoh di India, milyaran rupees
tersalurkan untuk setiap lima tahun pemilihan. Jumlah uang yang sangat besar
ini dikeluarkan sebagai gaji dan upah para legislator. Dana yang seharusnya
dipakai untuk tujuan produktif, dihabiskan dengan sia- sia atas dasar
berkampanye dan jumlah ilmu perawatan.
Lord
Bryce adalah pakar yang mempelajari secara luas, dan membuat catatan demokrasi
dari berbagai Negara, menyatakan beberapa keburukan didalam demokrasi modern
sebagai berikut:
uang
adalah kekuatan yang menyesatkan administrasi dan perundang- undangan.
kecenderungan
untuk membuat demokrasi sebagai profesi yang menguntungkan.
keroyalan
didalam administrasi.
penyalahgunaan
doktrin persamaan hak dan gagal untuk menghargai nilai keahlian administrasi.
kekuatan
organisasi partai yang tidak pantas.
kecenderungan
para legislator dan pejabat untuk bermain atas vote, didalam melewati hukum dan
tahan terhadap pelanggaran perintah.
PENUTUP
Di
Indonesia di era reformasi ini memutuskan sebagai Negara demokrasi,
tetapi kenyataannya tujuan Negara terutama untuk mencapai kesejahteraan
sulit/lambat dapat terwujud. Masalah-masalah publik yang seharusnya dapat
diselesaikan dengan cepat dari pemerintah, karena pemerintah ingin menunjukkan
pemerintahan yang demokratis, akhirnya
penyelesaian masalah publik tersebut lama dan berlarut-larut. Seharusnya
pemerintah boleh saja bertindak sedikit otoriter, yang penting tujuan Negara
dapat cepat tecapai. Kita sering memandang demokrasi sebagai tujuan, padahal
demokrasi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara.
DAFTAR PUSAKA
.
Jakarta:
Yayasan Dana BukuFranklin Jakarta.3.M. Ma’ruf (Mentri Dalam Negeri).
Optimisme
hadapi pilkada langsung
.www.kompas.comedisi
selasa, 22 Februari 20054.Redaksi Kompas.
APBN-P 2005 Bantu Rp 464,9 Miliar
.
www.kompas.com edisi Rabu, 30 Maret 20055.Suardi Abubakar, dkk. 2000.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 SMU
.Jakarta:
Yudhistira.9